Next Post

Untuk Greenpeace dkk: Please Jangan Ada Dusta Diantara Kita Tentang Deforestasi Indonesia

Afni-Zulkifli

Dr.Afni Zulkifli,M.Si

(Akademisi, Jurnalis dan Praktisi Kebijakan LHK)

 

COP26 Glasgow, AWN (03/11/2021) – Dear Greenpeace dkk LSM lainnya yang kemarin bikin release serta narasi gegap gempita, terkait angka deforestasi Indonesia, yang dikaitkan dengan pidato Presiden Joko Widodo di COP26 Glasgow.

Sangat disayangkan, LSM Greenpeace dkk melakukan ketidakadilan informasi terkait data deforestasi di Indonesia, yang dilepas ke ruang publik dengan penggunaan data-data yang sangat dikamuflasekan dan jauh dari kebenaran.

Padahal LSM sekelas Greenpeace pasti pegang data aslinya semua, tapi yang dicomot tetap saja sesuai dengan kebutuhan (baca:kepentingan) kelompoknya sendiri. Kasihan rakyat yang tidak paham dan tidak bisa mengakses data, dan tidak mendapatkan informasi utuh, maka bisa mentah-mentah terkibuli.

Jika komunikasi gaya kamuflase informasi begini dibiarkan, tanpa ada perimbangan informasi di ruang publik secara adil, jujur dan terbuka, maka bukan tidak mungkin akan terjadi degradasi kepercayaan rakyat pada pemimpinnya, dan pada tahap yang lebih tinggi, tidak percaya pada kemampuan anak Bangsa mengurus kekayaan sumber daya alamnya sendiri (Jika sudah begitu, haruskah minta bantuan asing untuk mengurus sumber daya bangsa ini?).

Betapa bahayanya terus menerus membentuk opini pemerintah tidak bekerja dengan baik dalam hal deforestasi, dan betapa sangat berbahayanya seolah-olah menggiring opini bahwa seorang Presiden Indonesia telah ‘melakukan semacam pembohongan publik’ di acara sekelas KTT perubahan iklim yang disaksikan dan didengar jutaan pasang mata penduduk dunia!

Mari kita mulai membedah apa yang terjadi dari release Greenpeace dkk, khusus terkait isu deforestasi.

Dalam releasenya, Greenpeace ‘membantah’ data yang disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri World Leader Summit COP26, namun dengan mengutak ngatik data dari periode jauh sebelum pemerintahan Jokowi dimulai, lalu menyajikannya dengan menyamarkan fakta. Ini jelas sangat serampangan sekali.

Greenpeace mengatakan deforestasi di Indonesia justru meningkat dari yang sebelumnya 2,45 juta ha (2003-2011) menjadi 4,8 juta ha (2011-2019). Dari sini saja sudah terang benderang. Coba perhatikan tahunnya, lalu pelajari itu terjadi di masa pemerintahan siapa aja?

Berhubung Greenpeace ‘menolak’ membuka data secara detil, jadi mari kita buka data agar tidak ada dusta diantara kita terkait deforestasi di Indonesia:

– 2003-2011, deforestasi seluas 2,45 juta ha

– 2011-2012, deforestasi seluas 613,5 ribu ha

– 2012-2013, deforestasi seluas 728 ribu ha

– 2013-2014, deforestasi seluas 397,4 ribu ha

– 2014-2015, deforestasi melonjak tinggi seluas 1.092.000 ha

Nah, itu semua terjadi di masa pemerintahan sebelum Jokowi. Izin jor-joran dikasi beberapa saat sebelum beralih ke pemerintahan Jokowi. Izin diberikan di lahan gambut, hutan seketika beralih fungsi, bahkan pada praktek lapangan, banyak izin diduga menyasar sampai ke kawasan hutan. Izin-izin ini diantaranya bahkan keluar dalam hitungan beberapa hari sebelum periode pemerintahan berganti ke Jokowi yang dilantik pada Oktober 2014.

Bahkan periode pemerintahan sebelumnya meninggalkan ‘warisan kebijakan’ dengan keluarnya izin prinsip di beberapa titik kawasan hutan, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, secara prosedural administratif hak pemohon untuk mendapatkan izin harus diselesaikan, karena apabila dibatalkan maka sama artinya terjadi kesewenang-wenangan oleh pemerintahan yang baru.

‘Keserakahan obral izin’ di pemerintahan yang lalu-lalu, langsung dibalas TUHAN. Sejak awal 2015, alam murka. Karhutla membara dimana-mana. Bencana asap melanda, berbulan-bulan lamanya. Negara tetangga ikut teriak dapat impor asap. Indonesia saat itu babak belur, malu sekaligus dipermalukan.

Masa bulan madu pemerintahan Jokowi langsung porak poranda. Apa lancung, nasi sudah menjadi bubur. Alih fungsi hutan dan gambut sudah terlanjur. Izin yang sudah dikasi tak bisa seketika ditarik lagi, hanya bisa dikoreksi.

Maka dari kejadian karhutla itulah pemerintahan Jokowi melakukan yang namanya koreksi kebijakan, yang kemudian dilanjutkan dengan koreksi aksi lapangan. Kedua jenis koreksi itu dilakukan di awal pemerintahan. Beriringan.

Jika di pemerintahan sebelumnya pada masa beralihnya transisi kepemimpinan sibuk obral izin, maka di masa transisi memegang tampuk kekuasaan, pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi langsung mengevaluasi seluruh izin sektor kehutanan.

Kebijakan yang gak bener, dibenerin. Yang gak beres, diberesin. Tidak ada lagi izin di hutan primer, tidak ada lagi yang boleh main-main di kubah gambut, gambut harus terjaga basah, kalo ada api jangan ditunggu besar, pemadaman di belakang pencegahan di depan, kerja kolektif mewajibkan semua ‘pegang selang’, hukum lingkungan harus tajam juga ke atas, dibuktikan dengan pertama kali korporasi yang lalai mengurus karhutla bisa diseret secara pidana ataupun perdata. Cukup? belum!

Pemerintah menyetop izin untuk yang besar-besar (baca: konsesi). Sebelum 2015, izin untuk kepentingan rakyat alokasinya cuma 4 %, sisanya untuk korporasi. Miris sekali. Ketidakadilan ini kemudian dibalik lewat perhutanan sosial dan TORA. Koreksi kebijakan yang baru dimulai dari tahun 2015, berdasarkan data terakhir per 2020 sudah ada 4,7 juta ha dibagikan izin ke kelompok petani kecil atau sekitar 18 % dari yang semula hanya 4 %. Alokasi ini akan meningkat seiring target Hutsos dan TORA ideal seluas 12,7 juta ha atau menjadi 33 % untuk rakyat petani. Di dalam kebijakan ini juga terdapat pengakuan hak masyarakat adat, yang untuk pertama kali diakui oleh Negara pada akhir Desember 2016.

Dari berbagai upaya yang baru dimulai enam tahun belakangan inilah, deforestasi periode 2015-2020 menurun. Mari buka data deforestasi secara detil selama periode pemerintahan Jokowi:

– 2015-2016, deforestasi 629,2 ribu ha (beberapa izin prinsip sudah keluar di masa pemerintahan sebelumnya)

– 2016-2017, deforestasi 480 ribu ha

– 2017-2018, deforestasi 439,4 ribu ha

– 2018-2019, deforestasi 462,5 ribu ha

– 2019-2020, deforestasi turun drastis ke 115,5 ribu ha.

Nah, disinilah letak KUNCI UTAMA pidato Presiden Jokowi di COP26 Glasgow. Tepat pada poin ini pula pemlintiran informasi itu mulai terjadi. Jadi kamuflase informasi ala Greenpeacenya memang cerdas, sekaligus agak licin.

Saat bicara di COP26, Presiden Jokowi berpidato mengatakan penurunan deforestasi terendah dalam sejarah 20 tahun, itu mengacu pada data hasil kerja selama periode pemerintahannya dimulai, yakni dari tahun 2015 ke 2020.

Tapi LSM memakai data deforestasi dimulai dari masa Jokowi belum menjadi Presiden, dan narasi yang digunakan di ruang publik seolah-olah deforestasi dari 2011-2020 adalah tanggungjawab pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi semua.

Meski pemerintah secara kelembagaan bersifat tanggung rentang, tapi dengan menggiring seolah-olah Pidato Presiden Jokowi tidak sesuai dengan kenyataan lapangan, justru menunjukkan bahwa Greenpeace sedang melakukan kamuflase informasi dan cenderung menggiring opini ke arah pembohongan publik.

Karena Greenpeace di dalam rilisnya tidak menyebutkan di periode pemerintahan kapan dan siapa deforestasi itu dimulai. Greenpeace menyajikan data 2011-2019 secara kolektif, tapi tidak berani menyajikan data secara periodik pemerintahan lima tahunan dimana Presiden Jokowi baru memulai kepemimpinan di akhir tahun 2014.

Padahal di awal pemerintahan, Presiden Jokowi dan jajarannya sedang menganalisis, dan segera melakukan langkah-langkah koreksi mengarah pada perbaikan tata kelola sektor kehutanan dan lingkungan. Dengan begitu Greenpeace berpotensi menegasikan kerja-kerja yang sudah dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi, dimana hasilnya sudah membawa Indonesia pada perubahan signifikan yang terlihat nyata di lapangan (tidak ada bencana asap karhutla, deforestasi terendah, rehabilitasi terbesar, dll).

Dear Greenpeace dkk…

Sebagai salah satu Negara Demokrasi terbesar di dunia, pemerintah Indonesia jelas memerlukan kritik konstruktif dari semua pihak. Pintu kritik dijamin konstitusi, namun hendaknya kritik itu juga dilandasi berbasis data yang jujur, bukan dikamuflase seolah-olah di Negara ini tidak ada pemimpin dan model kepemimpinan yang bekerja benar untuk menjaga kekayaan Bangsanya sendiri. Ini bahaya sekali.

Jelas kita tidak bisa hanya menyalahkan masa lalu, tidak maju-maju. Tapi jelas juga kita tidak boleh dan tidak adil, bila menafikan langkah-langkah nyata yang sudah dikerjakan pemerintah saat ini (pasca kejadian karhutla 2015).

Pertanyaannya, maukah Greenpeace mengedukasi publik dengan narasi data yang lengkap dan jujur?

Tentu saja harapannya, Greenpeace harus mampu merefleksi dirinya, baru bisa mengambil peran untuk mengedukasi publik dengan lepas dari kepentingan-kepentingan.

Ini baru satu, masih banyak lagi sebenarnya data-data yang informasinya dikamuflase dalam release kemarin. Nanti jika ada waktu kita bedah satu-satu, pada ruang lingkup kerja dan bagian yang saya mampu untuk menjelaskan, selama mengikuti dan mengawasi jalannya pemerintahan ini ‘dari dalam’. Karena publik berhak mendapatkan perimbangan informasi yang apa adanya, bukan ada apanya.

Salam dari Glasgow. (AWN/SW)

asiawomennews

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

ban11

Recent News

Depresi dan Pencegahannya