Next Post

KETIDAKADILAN TERHADAP PEREMPUAN, PEMICU MUNCULNYA FEMINISME

images

Penulis: Fitri Usman Ali

Pemerhati Gerakan Perempuan 

Makassar,  Sulawesi Selatan,  AWN (21/12/2020) – Feminisme, apakah kata ini sudah cukup akrab di telinga masyarakat? Atau malah ada yang mendadak “alergi” mendengarnya? Sebenarnya feminisme itu apa sih? Mari kaji bersama. Dimulai dari definisi kamus. Berdasarkan KBBI V, feminisme adalah gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Sedangkan menurut Cambridge Dictionary (dictionary.cambridge.org), feminism is the belief that women should be allowed the same rights, power, and opportunities as men and be treated in the same way, or the set of activities intended to achieve this state: She had a lifelong commitment to feminism. Masih ada definisi lain? Oh tentu saja, tujuannya supaya pembaca semakin bingung (bercanda kok!). Tujuannya, supaya penulis dan pembaca sama-sama berpikir. Melansir dari Britannica.com, feminism, the belief in social, economic, and political equality of the sexes. Definisi ini sejalan dengan yang terdapat pada interactive.unwomen.org: Feminism. More than a word, feminism is a movement advocating for women’s social, political, legal and economic rights equal to those of men. 

Jika dilihat dari beberapa kata yang sengaja digarisbawahi di atas, Feminisme punya kata-kata kunci yang dapat menuntun pada pemahaman yang mendalam. Apa saja?

  • Pergerakan (movement, activities).
  • Ideologi (belief, mindset).
  • Memperjuangkan kesetaraan dan pemenuhan hak-hak perempuan (the same rights, equality).
  • Dalam segala bidang (social, political, legal, economic, etc.).

Lahirnya feminisme dilatarbelakangi oleh munculnya kesadaran para perempuan bahwa mereka berada di bawah penindasan (oppression) yang menimbulkan ketidakadilan dan terabaikannya hak-hak mereka selaku manusia, yang seharusnya diperlakukan sama dan setara dengan laki-laki. Berikut contoh-contoh ketidakadilan terhadap perempuan dalam berbagai aspek:

Aspek Sosial
Konstruksi sosial di masyarakat membentuk dan melanggengkan stigma/pelabelan terhadap perempuan. Misalnya dalam hal pembagian kerja, perempuan seolah diwajibkan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan domestik yang tidak ber-upah, yang membuat sebagian dari mereka lemah secara ekonomi karena bergantung pada penghasilan orang tua atau suami. Padahal, kemampuan memasak, mencuci piring, menyapu rumah, mencuci pakaian, menyetrika dan pekerjaan domestik lainnya termasuk basic skill atau kemampuan dasar yang seharusnya dimiliki setiap orang tanpa memandang jenis kelamin. Konstruksi sosial yang tidak ramah perempuan bahkan membentuk slogan Dapur, Sumur, Kasur, jebakan pola pikir sesat yang memberi efek samping negatif terhadap kehidupan perempuan. Contohnya: “buat apa sekolah tinggi kalau nantinya hanya di dapur, sumur dan kasur.” Maka terjadilah pernikahan anak, yang sangat sering merenggut hak pendidikan anak-anak perempuan.

Aspek Hukum
Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan yang rilis pada tanggal 22 Mei 2020, terdapat 14.719 kasus kekerasan terhadap perempuan, jumlah tersebut merupakan akumulasi dari kasus dalam ranah personal, ranah komunitas dan ranah negara. Dari ketiga ranah tersebut, kasus pada ranah personal yang paling jarang memperoleh keadilan hukum. Contohnya, kasus pemerkosaan yang malah menyudutkan korban (victim blaming), ironisnya, umumnya pihak keluargalah yang menganggap korban sebagai aib, sehingga kasus tidak dilaporkan (kasus sexual silent) dan berujung pada penyelesaian kasus secara “kekeluargaan”, yaitu dengan menikahkan korban dengan pelaku pemerkosaan. Hal ini menggambarkan, betapa penyembuhan luka batin dan masa depan korban tidak menjadi prioritas. Yang paling menyedihkan, Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang digadang-gadang akan menjadi payung hukum berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, malah dicabut dari Prolegnas Prioritas Tahun 2020, meskipun pengajuannya telah diinisiasi oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2012.

Aspek Ekonomi
Untuk menggambarkan situasi ini, ketidakadilan yang dialami oleh para perempuan di Arab Saudi untuk mendapatkan penghasilan pribadi dan mandiri secara ekonomi bisa menjadi representasi yang tepat. Melansir dari voaindonesia.com, perempuan di Arab Saudi baru mulai diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah pada tahun 2012, akan tetapi masih terdapat sejumlah pembatasan, misalnya hanya boleh bekerja di toko-toko yang menjual kebutuhan perempuan, itupun jika memperoleh izin dari pihak laki-laki (ayah, kakak laki-laki atau suami). Situasi ini menunjukkan betapa perempuan dibuat bergantung sepenuhnya pada kuasa laki-laki yang ada di sekitarnya. Di sisi lain, berbagai protes dan kecaman terus digulirkan untuk memutus sistem yang terlalu membatasi gerak perempuan, agar tidak diwariskan dari generasi ke generasi. Reformasi sistem ini bahkan turut didukung oleh Putri Reema binti Bandar al Saud (putri kerajaan sekaligus duta besar perempuan pertama dari Arab Saudi).

Aspek Politik
Walaupun di Indonesia masih ditemui beragam ketidakadilan terhadap perempuan, namun fakta bahwa perempuan Indonesia sudah memperoleh hak suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) patut disyukuri, karena masih terdapat beberapa negara yang belum memberikan hak pilih (atau baru saja memberi hak pilih) bagi perempuan. Melansir dari Republika.co.id, negara Brunei Darussalam yang menganut model monarki absolut, merupakan salah satu negara yang belum memberikan hak suara (hak pilih) kepada perempuan. Hal serupa terjadi di Vatikan, Synod of Bishops (lembaga penasehat paus) yang didirikan pada tahun 1965 oleh Paus IV, belum pernah melibatkan satu pun perempuan. Terobosan besar baru terjadi pada tanggal 24 Mei 2019, di masa kepemimpinan Paus Fransiskus yang menunjuk empat perempuan pertama untuk duduk di lembaga penasehat paus (dunia.tempo.co). Meskipun demikian, dalam sinode (pertemuan para uskup), hanya kaum pria yang diperbolehkan memilih dokumen akhir untuk paus. Setali tiga uang dengan Arab Saudi, perempuan di negara tersebut baru diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya pada tahun 2015.

Masih sangat banyak bentuk-bentuk ketidakadilan terhadap perempuan dengan contoh kasus dari berbagai negara. Setelah menilik fakta-fakta di atas, semakin jelas bahwa feminisme memiliki sumbangsih penting dalam membuat terobosan untuk mencapai kesetaraan gender. Kapan feminisme pertama kali didengungkan? Siapa pencetusnya? Akan dibahas pada tulisan berikutnya.(AWN) 

asiawomennews

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

ban11

Recent News