Next Post

Tingginya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak, Menteri Bintang Optimalkan Layanan Terpadu Dan Komprehensif

Siaran Pers Nomor B- 399SETMENHM.02.04102021

Jakarta, AWN (27/10/2021) – Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan selama periode 2019-September 2020 sebanyak 24.325 kasus dengan jumlah korban sebanyak 24.584 orang.

Adapun kekerasan terhadap anak sebanyak 31.768 kasus. Dengan jumlah korban yang tercatat sebanyak 35.103 anak dengan rincian terdapat 10.694 kasus anak laki-laki dan 24.409 kasus anak perempuan (sekitar 2,3 kali lipat anak laki-laki).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga pada Selasa (26/10/2021), beliau menegaskan bahwa “Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seyogyanya menjadi perhatian bersama. Perempuan dan anak sangat rentan mengalami kekerasan, karena itu semua pihak harus melakukan gerakan bersama mencegah semua tindak kekerasan itu.”

Sesuai dengan sumber data yang sama, jenis kekerasan yang paling banyak dialami perempuan adalah kekerasan fisik (41,7%), kekerasan psikis (29,1%), penelantaran (11,0%) dan kekerasan seksual (10,5%). Sedangkan eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang tercatat melalui SIMFONI PPA sebanyak 0,3% dan 1,5%, dan kekerasan lainnya sebanyak 5,8%.

Lebih lanjut, Menteri Bintang menegaskan bahwa, “Lebih memprihatinkan jenis kekerasan paling banyak dialami anak-anak adalah kekerasan seksual yang mencapai 45,4% kasus. Ini harus menjadi perhatian bersama, mengingat dampak kekerasan seksual yang dialami anak-anak, akan sangat berdampak pada tumbuh kembang dan kehidupan mereka di saat dewasa.”

Jenis kekerasan lain yang juga banyak dialami anak-anak adalah kekerasan fisik sebanyak 20,4% kasus, kekerasan psikis 18,1% kasus, penelantaran 5,6% kasus dan kekerasan lainnya 8,2% kasus, sedangkan eksploitasi dan TPPO masing-masing di bawah 2% kasus.

Menteri Bintang juga mengatakan Kemen PPPA melakukan langkah penanganan dengan menyusun mekanisme pelayanan tingkat nasional yang terpadu dan komprehensif, serta mendorong perluasan pelayanan ke daerah-daerah. Melalui Perpres No. 65 Tahun 2020 dibentuk mekanisme layanan berjenjang yang terstandar untuk 5 jenis layanan mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Di tingkat pusat mulai diluncurkan pada 2021 layanan rujukan akhir berupa Ruang Layanan SAPA 129 melalui Hotline 129 dan WhatsApp 08111-129-129 yang beroperasional 24 Jam. 

Layanan Rujukan Akhir

Disamping itu, Kemen PPPA juga mengeluarkan kebijakan standar pelayanan, yakni Prosedur Standar Operasional (PSO) Penyediaan Layanan Rujukan Akhir Perempuan Korban Kekerasan mencakup: tata kelola perlindungan; kewenangan dan peran pusat, provinsi dan kabupaten/kota; penentuan kriteria kasus; pelaku dan korban yang ditangani oleh pusat; cakupan layanan mulai dari pengaduan, pendampingan, penjangkauan kasus, bantuan hukum, penyediaan rumah aman; serta alur layanan rujukan akhir.

Dalam mendorong terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) melalui Kerjasama dengan Kemendagri, sehingga dalam waktu dua tahun terbentuk di 30 provinsi dan 165 kabupaten/kota.

Menteri Bintang mengatakan bahwa Kemen PPPA telah mengalokasikan anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NF PPA) mulai tahun 2021 sebesar Rp 101,2 miliar di 34 provinsi dan 216 Kabupaten/Kota mempercepat layanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

Selain itu, DAK NF PPA direncanakan berlanjut di tahun anggaran 2022, dengan alokasi anggarannya meningkat menjadi Rp120 miliar dengan target sasaran tetap 34 provinsi dan 216 Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data SIMFONI PPA, dari seluruh laporan yang masuk sejak tahun 2019 sampai September 2021, korban yang mendapat 1 jenis layanan sebanyak 54,1%, yang mendapatkan 2 jenis layanan 25,0%, 3 jenis layanan 6,8%, 4 jenis layanan 5,6% dan lebih dari 4 jenis layanan sebanyak 8,4%.

Dalam penanganan kasus kekerasan, langkah awal yang dilakukan adalah dengan memberikan layanan pengaduan. Jenis layanan yang paling banyak diterima korban adalah layanan kesehatan sebanyak 22,7%, bantuan hukum 16,9%, rehabilitasi sosial 8,5%, dan penegakan hukum 4,7%, sedangkan layanan reintegrasi sosial, pemulangan dan pendampingan tokoh agama masing-masing di bawah 2%.

Korban kekerasan terhadap anak juga telah mendapatkan layanan sama seperti korban kekerasan terhadap perempuan. Dari seluruh laporan yang masuk sejak tahun 2019 sampai September 2021, korban yang mendapat 1 jenis layanan sebanyak 55,0%, yang mendapatkan 2 jenis layanan 24,1%, 3 jenis layanan 8,5%, 4 jenis layanan 5,1% dan lebih dari 4 jenis layanan sebanyak 7,3%.

Jenis layanan yang paling banyak diterima korban adalah layanan pengaduan sebagai langkah awal dalam penanganan kasus kekerasan. Selain layanan pengaduan, jenis layanan lain yang banyak diterima anak korban kekerasan adalah layanan kesehatan sebanyak 22,7%, bantuan hukum 14,4%, rehabilitasi sosial 11,0%, penegakan hukum 7,3%, reintegrasi sosial 2,3%, pemulangan 1,3% dan pendampingan tokoh agama 0,9%. (AWN/sw)

asiawomennews

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

ban11

Recent News

Depresi dan Pencegahannya