Next Post

Menteri LHK: Muatan G20 Payung Tema Komunikasi 2022

SAVE_20220226_182957

Jakarta, AWN (26/2/2022) – Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran PPID Utama, Satker Pusat dan UPT yang mengelola PPID KLHK atas capaian ketiga kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2019, KLHK mendapatkan anugerah keterbukaan informasi publik dengan nilai yang sangat memuaskan dan masuk dalam kategori Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat.

Demikian  disampaikan Menteri Siti pada acara  Monitoring Pengembangan Pelaksanaan PPID Tahun 2022 dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi di era digital, di Jakarta, pada Kamis, (24/2).

“Saya harap untuk tahun ini, kita dapat mempertahankan keberhasilan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita terus berupaya untuk peningkatan pelayanan informasi publik. KLHK telah berupaya terus memperbaiki pelayanan dan penyajian informasi kepada masyarakat. Loket fisik untuk permohonan informasi telah disediakan lebih baik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana dan prasarana juga telah ditingkatkan,” jelas Menteri Siti.

Menteri Siti mengatakan bahkan di tengah situasi pandemi Covid-19, pelayanan informasi wajib terus dilakukan, dan Biro Humas selaku PPID Utama Kementerian LHK memaksimalkan pelayanan informasi berbasis online, mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang mudah diakses, serta memperkuat sinergitas antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana dan PPID UPT. Ini dilakukan dengan semangat untuk tingkatkan terus pelayanan keterbukaan informasi terhadap publik, dan tetap menjadi lembaga dengan service excellent.

“Sebagai salah satu amanat Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, saya berpesan kepada seluruh jajaran di Kementerian LHK, untuk terus aktif menyampaikan, melayani informasi publik melalui berbagai transformasi digital maupun kolaborasi integrasi, yang pada akhirnya dapat menghadirkan manfaat nyata demi kesejahteraan rakyat Indonesia sekarang dan masa depan,” kata Menteri Siti.

Terkait penyampaian informasi, Menteri Siti meminta  seluruh satker, termasuk UPT di seluruh Indonesia untuk aktif dalam mengabarkan kegiatannya dan keberhasilan kinerjanya di media sosial. Tingkatkan kapasitas para konten kreator di UPT dan belajar ke Biro Humas agar konten-konten yang disajikan mendapat perhatian dan interaksi yang baik dari masyarakat. Sehingga publik dapat melihat kinerja pemerintah dan memperoleh informasi yang benar dari sumber yang dapat dipercaya. Pemerintah juga perlu belajar dari berbagai referensi yang relevan.

Menurut Menteri Siti, sangat penting bagi KLHK, untuk dapat memenangkan opini publik, baik di media mainstream juga di media sosial, terutama untuk edukasi publik tentang lingkungan sesuai dengan ciri subyek lingkungan yaitu bahwa untuk keberhasilan pengelolaan lingkungan dan SDA harus memperhatikan komponen utama yaitu: 1) komponen kebijakan, termasuk subsidi dan pajak; 2) public campaign, secara terus menerus bagi masyarakat.

Dalam agenda besar tahun 2022 ini, KLHK mendukung kesuksesan Presidensi Indonesia dalam G20. Secara khusus, isu yang dikawal KLHK pada G20 Environment Deputies Ministerial – Climate and Sustainability Working Group (EDM-CSWG) agar dapat menjadi payung besar dalam tema-tema komunikasi. Berbagai isu prioritas KLHK dalam kaitan substansi G20 ini juga harus bisa dikomunikasikan kepada publik secara tepat.

Secara keseluruhan agar Biro Humas dapat menuangkan pesan utama dalam payung besar agenda dan persoalan nasional ke dalam strategi komunikasi yang dapat dijalankan bersama seluruh jajaran media sosial dan sarana informasi publik KLHK.

“Saya harapkan kita semua dapat bersama-sama, berada dalam satu derap dalam satu arahan komando untuk penyebarluasan informasi dan pengelolaan informasi publik KLHK kepada masyarakat dengan tujuan yang mulia, yaitu edukasi publik, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa Indonesia,” tegas Menteri Siti.

Turut hadir dalam acara ini, Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono, Komisioner Komisi Informasi Pusat Cecep Suryadi, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Hasyim Gautama, Kepala Biro Humas KLHK Nunu Anugrah, Kepala Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan seluruh pengelola media sosial KLHK.(AWN) 

asiawomennews

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

ban11

Recent News