Next Post

Menteri LHK Ajak Para Sarjana Kehutanan Untuk Gabung PII

Nomor SP.374HUMASPPHMS.3102021

Jakarta, AWN (01/11/2021) – Menteri LHK Siti Nurbaya mengajak para sarjana kehutanan di Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi Persatuan Insinyur Indonesia (PII) guna melegalkan praktik kerja keinsinyurannya sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia pada acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi PII Teknik Kehutanan pada Kamis (28/10).

Menteri Siti mengatakan bahwa “Para sarjana khususnya dalam rumpun bidang kehutanan untuk segera bergabung dalam organisasi PII, sebagai bagian dari kewajiban seorang insinyur dalam melakukan praktek keinsinyuran seperti yang telah diatur dalam undang-undang no 11 tahun 2014 Tentang Keinsinyuran.”

Lebih lanjut, Menteri Siti pun menyampaikan bahwa peran penting insinyur Indonesia khususnya bidang kehutanan adalah untuk mempercepat tumbuh kembangnya negara menuju kemajuan. Beliau menyebutkan peran tersebut salah satunya dengan mengembangkan instrumen dan teknologi yang menjadi tugas para insinyur.

Menteri Siti juga mengatakan bahwa “Untuk mendukung kemajuan bangsa Indonesia, saya serukan pentingnya profesionalitas anak bangsa atas dasar ketuhanan, kemandirian bangsa, dan yang paling penting terciptanya kultur insinyur Indonesia yang professional.”

Selain itu, para insinyur Indonesia khususnya bidang kehutanan disebutnya memiliki tugas perjuangan yang mulia, yaitu menjaga hutan atau sumber daya alam. Perjuangan tersebut sama artinya dengan perjuangan menjaga kehidupan bangsa dan negara. Beliau menegaskan bahwa “Oleh kerena itu upaya pelembagaan profesi insinyur hayati khususnya insinyur kehutanan perlu dipercepat dan menjadi perhatian secara sungguh-sungguh.”

Disamping itu, sejalan dengan hal tersebut Ketua Umum PII Heru Dewanto menyatakan jika saat ini secara peraturan semua Sarjana Teknik wajib miliki Sertifikasi Insinyur Profesional (SIP). Hal ini sesuai yang diatur dalam UU No 11 tahun 2014. Beliau mengatakan bahwa “Bagi insinyur yang belum tersertifikasi ada denda pidana positif dan ancaman kurungan.”

Selain itu, sistem tersebut memungkinkan para pengambil kebijakan untuk memetakan sumber daya manusia di bidang keinsinyuran untuk mengoptimalkan peran insinyur, sehingga bisa menjawab kebutuhan insinyur untuk membangun Indonesia di masa depan.

Beberapa kesepakatan dukungan antara Universitas-universitas Indonesia dengan KLHK c.q. BP2SDM juga ditandatangani dan juga tampak hadir mendampingi Menteri LHK, Sekjen KLHK, Kepala B2SDM KLHK, Pejabat Tinggi Pratama KLHK, Ketua Apindo, Para Rektor dan yang mewakili dari Universitas terkemuka di Indonesia. (AWN/sw)

asiawomennews

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

ban11

Recent News

Depresi dan Pencegahannya