Next Post

Mensos Ingatkan Pemda dan Himbara untuk Segera Salurkan Bansos

Mensos menginstruksikan kepada Bank Himbara untuk menyelesaikan transaksi paling lambat minggu kedua Oktober

MANADO, AWN (02/10/2021) – Penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) memasuki tahapan akhir penyaluran pada bulan Oktober. Oleh sebab itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah, Bank Himbara dan pendamping untuk bekerja keras memastikan bantuan diterima penerima manfaat. Saat ini, masing-masing daerah mendapat tambahan penerima bantuan, dimana secara nasional besarnya 5,9 juta KPM. Sehingga pihak-pihak terkait di atas harus berkejaran dengan waktu.

Mensos dalam pertemuan pemadanan data yang berlangsung di Balai Tou Motou, Kota Manado (01/10) mengatakan bahwa “Ayo bapak-ibu, saya minta bekerja keras. Ini masih banyak KPM yang belum menerima bantuan. Angkanya besar sekali. Padahal untuk bansos PKH akan salur terakhir pada bulan Oktober ini. Ini injury time. Kalau tidak bisa masuk nanti tidak akan menerima bantuan.”  

Selain itu, Mensos mendengarkan laporan dari berbagai pihak, baik dari perwakilan himpunan bank-bank milik negara (Himbara), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako.

Dari data-data yang disajikan, tersaji angka dari ratusan hingga ribuan KPM belum menerima bantuan. Dalam kesempatan tersebut, Mensos menyampaikan keprihatinan karena masih banyak penerima manfaat di Provinsi Sulawesi Utara belum menerima bantuan. Mensos menegaskan bahwa “Ini banyak sekali. Total 1.600-an KPM. Ada apa ini. Ini orang miskin ya pak. Satu orang saja tidak bisa dibiarkan tidak mendapatkan bantuan, apalagi ribuan.”

Lebih lanjut, Mensos memerintah agar blokir dibuka. Mengingat sudah mencapai waktu tiga bulan, “Supaya tidak ada alasan lagi Himbara tidak bisa menyalurkan bantuan,” katanya.

“Saya minta pada Minggu kedua Oktober, bantuan sudah tersalur,” sambung Mensos. Ini untuk memastikan KPM segera dapat mencairkan dana bantuan, Mensos menetapkan deadline penuntasan penyaluran pada minggu kedua Oktober 2021.

Mensos menginstruksikan agar pemda dan pendamping mengumpulkan KPM di minggu kedua setiap bulan dan pencairan bisa dilakukan secara sekaligus. “Jadi, mereka datang ke kecamatan setiap bulan minggu kedua saja,” kata Mensos. 

Mensos juga menginstruksikan untuk KPM BPNT yang belum transaksi sejak Juli 2021, mereka bisa menerima bantuan secara cash, tidak harus berupa bahan makanan. Pembayaran dilakukan secara sekaligus atau rapel. “Jadi bantuan yang mereka terima akan dirapel, mereka akan terima lima bulan. Kalau lima bulan dibayar sekaligus, tidak mungkin semua dalam bentuk sembako. Nanti bisa rusak  makanannya. Penyaluran bansos BPNT disalurkan dalam bentuk cash,” kata Mensos. 

Mensos mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Sulawesi Utara dalam pertemuan tersebut. Seperti daerah-daerah lainnya yang menjadi kota kunjungannya, persoalan penyaluran bansos berkisar pada belum terdistribusinya KKS, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT. (AWN/sw)

 

asiawomennews

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *