Jakarta, AWN (13/7/2021) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Pokok-Pokok Laporan Realisasi Semester I APBN 2021 dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan Menkeu dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (12/07). Secara umum, kondisi APBN menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan semakin membaik.
Pendapatan negara tumbuh positif didukung dengan meningkatnya pertumbuhan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta kepabeanan dan cukai. Penerimaan perpajakan mencapai Rp680 Triliun tumbuh 8,8% dari realisasi Semester I 2020.
Penerimaan pajak mencapai Rp557,8 Triliun atau tumbuh positif 4,9% didorong pemulihan aktivitas ekonomi dan peningkatan harga komoditas yang mendorong aktivitas produksi, konsumsi serta aktivitas perdagangan internasional. Penerimaan kepabeanan dan cukai Rp122,2 Triliun atau tumbuh 31,1% utamanya dari limpahan pelunasan pita cukai 2020 dan kebijakan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau. Selain itu karena pertumbuhan dari bea masuk maupun bea keluar.
Sedangkan, Realisasi PNBP Semester I mencapai Rp206,9 Triliun atau 69,4% dari target APBN 2021. Tumbuhnya realisasi PNBP utamanya didorong oleh peningkatan realisasi sumber daya alam non migas dan badan layanan umum. “Jadi ini menunjukkan bahwa ekonomi sudah menggeliat dan reboundnya cukup bagus dari -9,4% ke 8,8%,” ungkap Menkeu.
Dari sisi belanja, APBN menjadi instrumen yang luar biasa dalam mendorong pemulihan ekonomi. Belanja negara pada semester I diakselerasi untuk mendukung pengendalian COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp796,3 Triliun atau tumbuh 19,1% dari semester I 2020.
“Pertumbuhan belanja pusat Semester I ini dipengaruhi oleh program pelaksanaan PEN 2021 yang dilakukan sejak awal tahun. Kalau tahun lalu, awal tahun belum ada PEN. PEN mulai diluncurkan pada bulan April,” jelas Menkeu.
Untuk realisasi penyaluran transfer ke daerah dan dana desa Semester I mencapai Rp373,9 Triliun atau 47% dari Pagu APBN 2021. Penyaluran ini terutama diperngaruhi oleh kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran.
Selain sisi penerimaan dan belanja, kondisi defisit APBN masih terjaga. Kebijakan countercyclical melalui pembiayaan anggaran dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian, dengan perluasan berbagai program stimulus fiskal dalam menjaga kesehatan masyarakat dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional. (AWN)
