Next Post

Kemnaker: JHT dan JKP masih berlaku

QsVvdjnfOgnt6A8SMo54ukJZ7anqGPcgnsSVJVEU

Jakarta, AWN (05/10/2021) – Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa manfaat program JHT yang diatur dalam Permenaker 19/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, masih tetap berlaku. Sementara itu, manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) baru akan diimplementasikan pada tahun 2022 dan perlu dimonitor, serta dievaluasi pelaksanaannya sebelum manfaat JHT dikembalikan sesuai amanat UU dan filosofinya.

Seperti yang dikatakan oleh Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (5/10/2021), ia mengatakan bahwa “Sampai saat ini, Kemnaker berpandangan bahwa Permenaker 19/2015 terkait manfaat JHT masih relevan, mengingat saat ini situasi dan kondisi ketenagkerjaan masih dihadapkan pada dampak pandemi COVID-19.”

Selain itu, Dirjen Putri menjelaskan bahwa secara filosofis, program jaminan sosial jangka panjang (long-term) yang menjadi jaring pengaman pekerja/buruh ketika memasuki masa pensiun, pekerja tidak bisa bekerja kembali karena cacat total tetap sebelum pensiun, atau meninggal dunia, itulah yang dikatakan JHT. Sedangkan jaring pengaman yang bersifat short term, dalam hal ini berhenti bekerja, saat ini sudah tersedia program JKP.

Manfaat JHT bagi peserta yang berhenti bekerja dapat dibayarkan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan sebagaimana diketaui dalam Permenaker 19/2015 tersebut. Sementara itu, manfaat JHT yang diterima pekerja di masa pensiun nanti akan menjadi lebih besar karena adanya manfaat JKP yang ditujukan untuk memberi jaring pengaman bagi pekerja yang berhenti bekerja.

Sebelum pensiun, peserta yang ingin mengambil manfaat JHT, dimungkinkan jika telah menjadi peserta minimal 10 tahun dan manfaat yang diambil pun maksimal 30 persen dari jumlah JHT yang bersangkutan.

Dirjen Putri juga menjelaskan bahwa “Oleh sebab itu, saat ini kami sedang mengkaji manfaat JHT untuk dikembalikan kepada filosofi dan sesuai amanat UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal ini juga sebagai upaya agar antar satu program jamsos dengan yang lain saling harmonis dan sinergis dalam memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh.”

Lebih dari itu, manfaat tambahan lainnya dari program JHT yaitu sering disebut MLT. MLT JHT saat ini dikhususkan untuk membantu perumahan bagi pekerja/buruh. Manfaat tambahan semata-mata juga merupaya upaya mengatasi masalah backlog perumahan yang menjadi concern Pemerintah. (AWN/sw)

asiawomennews

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *