Denpasar, Bali, AWN (17/11/2021) – Kementerian Luar Negeri mengangkat isu diplomasi digital ke ranah internasional melalui penyelenggaraan International Conference on Digital Diplomacy (ICDD) dengan tema “Unmasking Digital Diplomacy in the New Normal” secara hybrid di Bali pada Selasa (16/11/2021).
Tercatat sebanyak lebih dari 4.300 pendaftar dari mancanegara, baik sektor pemerintah maupun swasta yang mendaftar secara online. Menindaklanjuti keberhasilan Regional Conference on Digital Diplomacy (RCDD) pada 2019 silam, ICDD bertujuan menjadi platform untuk menjembatani kesenjangan perkembangan teknologi digital di seluruh dunia melalui diplomasi, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Dalam sambutan pembukaannya, Menteri Luar Negeri RI mengatakan bahwa “Diplomasi digital belum bisa menggantikan praktek diplomasi secara tatap muka. Namun, diplomasi digital akan tetap ada dan justru semakin berkembang.”
Lebih lanjut, Menlu RI menekankan bahwa terdapat tiga poin utama dalam konteks diplomasi digital. Yakni: Pertama, meningkatkan kepercayaan/trust dalam diplomasi digital dengan membangun lingkungan digital yang kondusif, terbebas dari ancaman keamanan siber dan terjaganya privasi data; Kedua, menjembatani kesenjangan digital antarnegara dan di antara komunitas-komunitas dalam suatu negara; Ketiga, mengoptimalkan penggunaan diplomasi digital untuk menangani berbagai isu global.
Disamping itu, perwakilan dari 19 negara turut berpartisipasi dalam ICDD dengan menyampaikan pengalaman dan pemikiran mengenai peran strategis diplomasi digital untuk penanganan krisis, serta potensi diplomasi digital dalam meningkatkan peluang kerja sama ekonomi di masa yang akan datang. Selanjutnya, empat panel diskusi yang dilakukan secara simultan membahas topik mengenai ekonomi digital, inovasi bagi UKM, peran data dalam diplomasi digital, dan big data dalam penanganan krisis.
Sementara itu, ICDD menghasilkan Bali Message on International Cooperation in Digital Diplomasi yang telah mengidentifikasi lima area fokus utama, yaitu: 1) Kerangka Kebijakan Pemerintah untuk Mendukung Diplomasi Digital; 2) Manajemen Krisis Melalui Diplomasi Digital; 3) Manajemen Data untuk Mendukung Diplomasi Digital; 4) Inovasi untuk Mendukung UKM; dan 5) Peningkatan Kapasitas dan Inklusi Digital.
Bali Message juga diharapkan dapat diimplementasikan secara sukarela oleh negara-negara yang berpartisipasi sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan prioritas diplomasi digital masing-masing, dan diharapkan bisa mendorong kolaborasi dalam memanfaatkan potensi diplomasi digital untuk kemajuan masyarakat dunia. (AWN/sw)
