Next Post

KEMEN PPPA AMBIL PERAN AKTIF DALAM 7TH GPDRR 2022

693d3-whatsapp-image-2022-05-27-at-9.28.54-am

Bali, AWN (31/5/2022) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terlibat aktif sebagai koordinator Thematic Session 7 Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022. Diskusi yang dilaksanakan di Nusa Dua Bali ini mengangkat tema ‘Diversity in Disaster Risk Reduction Leadership’.

“Indonesia memiliki peluang untuk mendorong komitmen negara maritim dan kepulauan lainnya untuk memperkuat kepemimpinan yang beragam, khususmya perempuan dan kelompok rentan dalam pengurangan risiko dan manajemen bencana sebagai bagian dari penguatan ketahanan masyarakat dan keluarga yang inklusif,” ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga.

Menurut Menteri PPPA, selain pelibatan peran perempuan dan pemuda dalam pengurangan risiko bencana di tingkat sub-nasional dan nasional, Indonesia juga kerap melibatkan peran masyarakat dan adat.

Melalui pertemuan 7th GPDRR 2022, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat koordinasi terkait ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas, dan faktor kerentanan lainnya untuk mewujudkan Satu Peta dan Satu Data. Hal ini digunakan sebagai dasar perencanaan kebijakan pengurangan risiko bencana.

Selain itu, Indonesia juga mendorong pengembangan dan penerapan teknologi dalam penanggulangan bencana sebagai salah satu upaya penanganan kasus Kekerasan Berbasis Gender dalam situasi darurat.

Thematic session ini juga menekankan bahwa satu kasus Kekerasan Berbasis Gender itu sudah terlalu banyak. Seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non pemerintah sepatutnya tidak mentoleransi eksploitasi dan pelecehan seksual, salah satunya yang terjadi di pengungsian bencana,” tutur Menteri PPPA.

Lebih lanjut, Menteri PPPA mengatakan Pemerintah Indonesia telah memiliki regulasi, pedoman/standar kerja, kapasitas kelembagaan, serta inovasi teknologi terkait penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan pengarusutamaan gender.

“Indonesia juga terus mengoptimalkan alokasi anggaran yang sensitif gender, pelaksanaan program, serta kolaborasi pentahelix sebagai komitmen untuk memperkuat lingkungan yang memungkinkan dan Indonesia mendorong setiap negara untuk memperkuat hal tersebut,” ujar Menteri PPPA.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia berkomitmen untuk memantau perkembangan implementasi regulasi sebagai bentuk pemenuhan hak kelompok rentan, diantaranya perempuan kepala keluarga, ibu hamil, penyintas Kekerasan Berbasis Gender, lanjut usia, penyandang disabilitas, Orang dengan HIV/AIDS, dan kelompok paling rentan lainnya.

Rekomendasi lain dari thematic session 7 adalah dilakukannya promosi terkait kepemimpinan perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya melalui pembangunan kapasitas yang berkelanjutan dan terstruktur.

“Melalui thematic session ini, Indonesia pun menyatakan siap berbagi praktik baik terkait penguatan kepemimpinan perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya dalam melakukan upaya pengurangan risiko bencana melalui forum regional dan internasional,” tutup Menteri PPPA.(AWN) 

asiawomennews

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *